INFORMASI CAPAIAN

CEK15 - KABUPATEN LUWU UTARA

Info Indikator Makro

# Indikator Kinerja Makro Satuan Capaian Kinerja Tahun N-1 Target Kinerja Tahun N Target Kinerja Tahun N+1
1 Indeks Pembangunan Manusia Angka / Nilai
2 Angka Kemiskinan Juta Rupiah
3 Angka Pengangguran Persen
4 Pertumbuhan Ekonomi Angka
5 Pendapatan Per Kapita Persen
6 Ketimpangan Pendapatan Persen

Info Indikator IKU

# Indikator Kinerja IKU Satuan Capaian Kinerja Tahun N-1 Target Kinerja Tahun N Penanggungjawab
1 Angka Kemiskinan Persen BPS
2 Indeks Infrastruktur Angka
3 Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Angka
4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Huruf/ Angka Pihak Ketiga
5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka/ Nilai BPS
6 Indeks Kesehatan Angka Dinkes
7 Indeks Ketahanan Budaya Angka
8 Indeks Ketahanan Sosial Budidaya Angka
9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka DLH
10 Indeks Modal Sosial Angka
11 Indeks Pendidikan Angka Disdikbud
12 Indeks Reformasi Birokrasi Huruf/ Angka Kemenpan RB
13 Indeks Resiko Bencana (IRB) Angka BPBD
14 Indeks SPBE Angka Diskominfo SP
15 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Huruf/ Angka Kemenpan RB
16 Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Persen
17 Persentase Konektivitas Wiayah Persen
18 Pertumbuhan Ekonomi Persen BPS

Info Indikator IKK

# Indikator Kinerja IKK Satuan Capaian Kinerja Tahun N-1 Target Kinerja Tahun N Penanggungjawab
1 Angka Melek Huruf (AMH) Persen Disdikbud
2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun Disdikbud
3 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persen DPUTRPKP2
4 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Persen BPKAD
5 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Persen DPUTRPKP2
6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Angka DLH
7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka Dispersipda
8 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Persen Dinstranker
9 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen DPUTRPKP2
10 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten(sumber data: one data KKP) Ton DKP
11 Kepemilikan akta kelahiran persen Disdukcapil
12 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Persen DLH
13 Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota Persen Dishub
14 Kontirbusi Perikanan Terhadap PDRB Persen DKP
15 Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri Persen DP2KUKM
16 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Persen Distan
17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Persen DP2KUKM
18 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Persen
19 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persen Disporapar
20 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Persen DP2KUKM
21 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Persen Distan
22 Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB Persen Distan
23 Laju Inflasi Persen
24 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Inspektorat
25 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Persen DP2KUKM
26 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Persen DP2KUKM
27 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Angka Dispersipda
28 Opini BPK WTP BPKAD
29 PDRB perkapita Persen
30 Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang) Desa DKP
31 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Persen DPUTRPKP2
32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor PPH DKP
33 Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita Persen
34 Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita Rp
35 Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang) Jumlah Cadangan Pangan (Ton) DKP
36 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level Inspektorat
37 Peningkatan prestasi olahraga Jumlah Disporapar
38 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persen DPUTRPKP2
39 Perekaman KTP Elektronik Persen Disdukcapil
40 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen DP2KUKM
41 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen DP3AP2KB
42 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen Disdukcapil
43 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
44 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Persen DP3AP2KB
45 Persentase Balita Stunting Persen Dinkes
46 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen Dinkes
47 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Persen
48 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persen Satpol PP
49 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen Dinkes
50 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen Dinkes
51 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen DP2KUKM
52 Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen Disdukcapil
53 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persen DPUTRPKP2
54 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota Persen DPUTRPKP2
55 Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen BPBD
56 Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen BPBD
57 Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen BPBD
58 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Persen DPUTRPKP2
59 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persen DP3AP2KB
60 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persen Dinstranker
61 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) Persen DKP
62 Persentase kinerja realisasi pupuk Persen DP2KUKM
63 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Persen Dinsos
64 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen Diskominfo SP
65 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Persen Diskominfo SP
66 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen Dinkes
67 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Diskominfo SP
68 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen Dinkes
69 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen Dinkes
70 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
71 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen Diskominfo SP
72 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen Diskominfo SP
73 Persentase PAD terhadap Pendapatan Persen BPKAD
74 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persen DP2KUKM
75 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen DP3AP2KB
76 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persen DPUTRPKP2
77 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIPpp Persen DP2KUKM
78 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
79 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
80 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persen DPUTRPKP2
81 Persentase pengentasan desa tertinggal Persen DPMD
82 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Persen DPMPTSP
83 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Persen Disporapar
84 Persentase peningkatan status desa mandiri Persen DPMD
85 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen Distan
86 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persen Dinsos
87 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen Satpol PP
88 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persen Disporapar
89 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Orang Dinstranker
90 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi Persen Dinkes
91 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen Dinstranker
92 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota Persen Dinstranker
93 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
94 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen Satpol PP
95 Pertambahan jumlah industri Kecil Menengah di Kabupaten Persen DP2KUKM
96 Pertumbuhan PDRB Industri Persen DP2KUKM
97 Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen Dinkes
98 Produksi sektor perkebunan Persen Distan
99 Produktifitas total daerah Rp
100 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Persen Distan
101 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persen Dinkes
102 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persen DP3AP2KB
103 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio DPUTRPKP2
104 Rasio konektivitas Kabupaten/kota Persen Dishub
105 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen DPUTRPKP2
106 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Persen DPUTRPKP2
107 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota Persen DPUTRPKP2
108 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Persen DPUTRPKP2
109 Rasio tenaga operator / teknisi / analis yang memiliki sertifikat kompetensi Persen DPUTRPKP2
110 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Persen DLH
111 Terlestarikannya Cagar Budaya Persen Disdikbud
112 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Persen DP2KUKM
113 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Persen DPUTRPKP2
114 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Persen DPUTRPKP2
115 Tersedianya tanah untuk masyarakat. Persen DPUTRPKP2
116 TFR (Angka Kelahiran Total) Persen DP3AP2KB
117 Tingkat hunian akomodasi Persen Disporapar
118 Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks Diskominfo SP
119 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Persen Dispersipda
120 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Persen DPUTRPKP2
121 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Persen Dispersipda
122 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen Dinstranker
123 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen Disporapar
124 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen Disporapar
125 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Persen Disdikbud
126 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persen Disdikbud
127 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persen Disdikbud
128 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen Disdikbud
129 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen Dinstranker
130 Tingkat produktivitas tenaga kerja Rupiah / Orang Dinstranker
131 Usia Harapan Hidup Persen Dinkes
132 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persen Satpol PP

Info Indikator SPM

# Bidang Urusan No Indikator Kinerja SPM Satuan Capaian Kinerja Tahun N-1 Penanggungjawab
1 Pendidikan 1 APM SD/MI/PAKET A Persen Disdikbud
2 Pendidikan 2 APM SMP/MTs/PAKET B Persen Disdikbud
3 Pendidikan 3 Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartispasi dalam pendidikan PAUD Persen Disdikbud
4 Pendidikan 4 Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Persen Disdikbud
5 Pendidikan 5 Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Persen Disdikbud
6 Kesehatan 6 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
7 Kesehatan 7 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen Dinkes
8 Kesehatan 8 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen Dinkes
9 Kesehatan 9 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen Dinkes
10 Kesehatan 10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen Dinkes
11 Kesehatan 11 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen Dinkes
12 Kesehatan 12 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen Dinkes
13 Kesehatan 13 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
14 Kesehatan 14 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
15 Kesehatan 15 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
16 Kesehatan 16 Persentase warga Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen Dinkes
17 Kesehatan 17 Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen Dinkes
18 Kesehatan 18 Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti Persen Dinsos
19 Perumahan Masyarakat 19 Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang di Tangani Persen DPUTRPKP2
20 Pekerjaan Umum 20 Persentase rumah tangga terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persen DPUTRPKP2
21 Pekerjaan Umum 21 Persentase rumah tangga terlayani pengolahan air Limbah domestik Persen DPUTRPKP2
22 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 22 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Persen Satpol PP
23 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 23 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen Satpol PP
24 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 24 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen BPBD
25 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 25 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen BPBD
26 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 26 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen BPBD
27 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 27 Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Rumah Layak Huni Persen BPBD
28 Sosial 28 Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti Persen Dinsos
29 Sosial 29 Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan Jaminan Dinsos
30 Sosial 30 Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti Persen Dinsos
31 Sosial 31 Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti Persen Dinsos

Info Indikator SDGs

# Indikator Kinerja SDGs Satuan Capaian Kinerja Tahun N-1 Target Kinerja Tahun N Penanggungjawab
1 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Persen DP3AP2KB
2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Persen DP3AP2KB
3 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri Persen Dinkes
4 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Skor Dinkes
5 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Skor Dinkes
6 Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah Dinkes
7 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Skor Dinkes
8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Persen Disdikbud
9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Persen Disdikbud
10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Persen Disdikbud
11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. Persen Disdikbud
12 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Persen Disdikbud
13 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. Persen DP3AP2KB
14 Bauran energi terbarukan. Persen Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
15 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persen Dinkes
16 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dokumen DLH
17 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Dokumen BPBD
18 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dok BPBD
19 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dok BPBD
20 Indeks Kebebasan Sipil. Skor Bappelitbangda
21 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Skor Bappelitbangda
22 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Persen BPBD
23 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Skor Dinkes
24 Intensitas energi primer. SBM Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
25 Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jumlah Keg Bagian Kerjasama Setda
26 Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) Sekolah BPBD
27 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. Desa/Kel DPMD
28 Jumlah dermaga penyeberangan. Unit Dishub
29 Jumlah Desa Mandiri. Desa DPMD
30 Jumlah desa tertinggal. Desa DPMD
31 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Desa/Kel Dinkes
32 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Desa/ Kel Dinkes
33 Jumlah devisa sektor pariwisata. Juta USD Disporapar
34 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. WS DPUTRPKP2
35 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kabupaten DPUTRPKP2
36 Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Kabupaten DPUTRPKP2
37 Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa Unit DPMPTSP
38 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Kasus Bakesbangpol
39 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Jumlah Perda Bagian Hukum dan HAM Setda
40 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dlm 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Jumlah Kebijakan Bagian Hukum dan HAM Setda
41 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Jumlah DP3AP2KB
42 Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Jumlah Dinkes
43 Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta. Jumlah Dinkes
44 Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Jumlah Dinkes
45 Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria. Jumlah Dinkes
46 Jumlah kelompok dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. Kelompok DPKP
47 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Orang Diskominfo SP
48 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah (dalam ribuan) BPBD
49 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah (000.000) BPBD
50 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah Per 100.000 BPBD
51 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah Per 100.000 BPBD
52 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Skor BPBD
53 Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. Kawasan DPUTRPKP2
54 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Orang Disporapar
55 Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Jumlah Bagian Kerjasama Setda
56 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Ton DLH
57 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Desa/ Kel BPBD
58 Jumlah luas kawasan konservasi perairan. Ha DPKP
59 Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Jumlah Bappelitbangda
60 Jumlah nelayan yang terlindungi. Jiwa DPKP
61 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Jumlah Dinkes
62 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Orang Dinstranker
63 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk % Dinkes
64 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Jumlah Bappelitbangda
65 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Jumlah DLH
66 Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Jumlah DLH
67 Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jumlah Keg Bagian Kerjasama Setda
68 Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jumlah DPUTRPKP2
69 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. KK Dinsos
70 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Unit BPBD
71 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Ton DLH
72 Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. WS DPUTRPKP2
73 Jumlah wisatawan mancanegara. Orang Disporapar
74 Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. M3/detik DPUTRPKP2
75 Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. Keg DPUTRPKP2
76 Kejadian Malaria per 1000 orang. Persen Dinkes
77 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Jumlah per 100.000 Bakesbangpol
78 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Persen Dinkes
79 Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. Peraturan DPKP
80 Koefisien Gini. Skor Dinsos
81 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur >= 15 tahun dalam satu tahun terakhir. Jumlah Dinkes
82 Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Skor DPUTRPKP2
83 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Skor DPKP
84 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Persen DP2KUKM
85 Laju pertumbuhan PDB per kapita. Persen Bappelitbangda
86 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Juta Rupiah Dinstranker
87 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Tahun DP3AP2KB
88 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Juta Rupiah Dinstranker
89 PDB per kapita Milyar Rupiah Bappelitbangda
90 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Jiwa Dinsos
91 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Jiwa Dinsos
92 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Persen Bappelitbangda
93 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Persen DP3AP2KB
94 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. Persen DP2KUKM
95 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Persen Dinkes
96 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (0-1 Tahun) Persen Disdukcapil
97 Persentase angka melek aksara penduduk umur >= 15 tahun. Persen Disdikbud
98 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Persen Disdikbud
99 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persen Dinkes
100 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Persen Disdikbud
101 Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. Persen Bappelitbangda
102 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persen Bagian Organisasi Setda
103 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi. Persen Dinkes
104 Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Persen Dinkes
105 Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persen Bagian Organisasi Setda
106 Persentase kepatuhan pelaku usaha. Persen DPKP
107 Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40Persen berpendapatan bawah. Persen Disdukcapil
108 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Persen Dinkes
109 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persen DP3AP2KB
110 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Persen DP3AP2KB
111 Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Persen Bappelitbangda
112 Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Persen Bappelitbangda
113 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). Persen Bappelitbangda
114 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Persen DP3AP2KB
115 Persentase merokok pada penduduk umur <= 18 tahun. Persen Dinkes
116 Persentase merokok pada penduduk umur >= 15 tahun. Persen Dinkes
117 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. Persen Disdukcapil
118 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persen Dinsos
119 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persen Dinsos
120 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Persen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
121 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Opini BPKAD
122 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persen Inspektorat
123 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Persen Dinsos
124 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Persen Dinkes
125 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Persen Dinkes
126 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Persen DPUTRPKP2
127 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Persen Dinkes
128 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Persen DPUTRPKP2
129 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Persen DPUTRPKP2
130 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Persen DLH
131 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persen Disdikbud
132 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persen Disdikbud
133 Persentase tenaga kerja formal. Persen Dinstranker
134 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Persen Dinstranker
135 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Persen Dinstranker
136 Prevalensi anemia pada ibu hamil. Persen Dinkes
137 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Persen Dinkes
138 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Per 100.000 Penduduk DP3AP2KB
139 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Per 100.000 Penduduk DP3AP2KB
140 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Persen Dinkes
141 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Persen DPKP
142 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Persen Dinkes
143 Prevalensi obesitas pada penduduk umur >= 18 tahun. Persen Dinkes
144 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Persen DPKP
145 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Persen DP3AP2KB
146 Prevalensi penyalahgunaan narkoba Persen Dinkes
147 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Persen Dinkes
148 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Persen Dinkes
149 Prevalensi tekanan darah tinggi. Persen Dinkes
150 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Persen Disdukcapil
151 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Persen Disdikbud
152 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Persen BPKAD
153 Proporsi individu yang menggunakan internet Persen Diskominfo SP
154 Proporsi individu yang menggunakan internet. Persen Diskominfo SP
155 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Persen Diskominfo SP
156 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Persen Diskominfo SP
157 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Persen DP2KUKM
158 Proporsi kematian akibat keracunan Persen Dinkes
159 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. Persen Disporapar
160 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Persen DP2KUKM
161 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Persen DP3AP2KB
162 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. Persen Dinstranker
163 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Persen DLH
164 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Persen DP2KUKM
165 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Persen DP2KUKM
166 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Persen DPKP
167 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Persen Diskominfo SP
168 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Persen Dinsos
169 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Persen Dinsos
170 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Persen Bakesbangpol
171 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Persen Bakesbangpol
172 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Persen Diskominfo SP
173 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Persen BPKAD
174 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Per 100.000 Penduduk DP3AP2KB
175 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Per 100.000 Penduduk DP3AP2KB
176 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Per 100.000 Penduduk DP3AP2KB
177 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Persen Dinkes
178 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Persen DP3AP2KB
179 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Per 100.000 Penduduk DP3AP2KB
180 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Persen DP3AP2KB
181 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Persen DP3AP2KB
182 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Persen Dinkes
183 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Orang Dinstranker
184 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Persen Dinstranker
185 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Persen DPUTRPKP2
186 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Persen Dinkes
187 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Orang Dinstranker
188 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Persen DPUTRPKP2
189 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Persen DP3AP2KB
190 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Persen DPUTRPKP2
191 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Persen DPUTRPKP2
192 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Persen Disdikbud
193 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Persen Dinsos
194 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Ton DPKP
195 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Orang Dinstranker
196 Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan. Persen DLH
197 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. Persen Disdikbud
198 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Angka BPKAD
199 Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). Km DPMPTSP
200 Rata-rata lama sekolah penduduk umur >= 15 tahun. Tahun Disdikbud
201 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Persen DPMD
202 Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. WPP Provinsi Sulsel - Dinas Perikanan dan Kelautan
203 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Jumlah Disdukcapil
204 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Peraturan Bagian Hukum dan HAM Setda
205 Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Persen Diskominfo SP
206 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Persen Dinstranker
207 Tingkat setengah pengangguran. Persen Dinstranker
208 Total Fertility Rate (TFR). Persen DP3AP2KB
209 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Rp (000) BPKAD
210 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Persen DP3AP2KB
211 Unmet need pelayanan kesehatan. Persen DP3AP2KB
212 Upah rata-rata per jam pekerja. Ribu Rupiah Dinstranker